Penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pemerintah akan melakukan interverensi terhadap penerapan pajak bahan bakar bermotor (PBBKB) yang saat ini berada dibawah kewenangan pemerintah daerah. Interverensi itu berupapenerapan tarif pajak maksimal sebesar 5% sesuai dengan UU APBN 2011. “UU APBN 2011 telah menetapkan pajak PBBKB itu 5%. oleh sebab itu, diperlukan 1 peraturan yang menjembatani beberapa provinsiyang sudahmebuat peraturan daerah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, kemarin. Selama ini daerah memberlakukan PBBKB dengan berpedoman pada Uu No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mengatur penerapan tarif PBBKB dibawah kewenangan PEMDA dengan batas atas 10%.

Dengan dasar itu, sejumlah daerah berencana menerapkan tarif PBBKB sebesar 7,5% – 10%. Hatta mengaskan, pemerintah kini tengah merumuskan aturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden (Keppres) untuk menetapkan pengenaan PBBKB maksimal 5% tersebut. Sementara itu, terkait produksi (lifting) minyak mentah Indonesia, Hatta mengakui pemerintah akan sulit mencapai target 970 ribu barel per hari. Pada Januari -Febuari 2011 capaian lifting hanya 905 ribu-907 ribu barel per hari. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan menyerah. “Kita masih memiliki waktu 9 bulan. Jangan gampang menyerah karena waktunya masih panjang untuk kita perbaiki,” kata dia.

Ia mengatakan ad 2 cara untuk memperbaiki dan meningkatkan lifting. Pertamamempercepat produksi sumur-sumur eksplorasi, dan kedua melalui percepatan perbaikan (enhance recovery) sumur-sumur tua. “Pertamina akan segera melakukan enhance recovery terhadap sekian puluh lapangan sumur tua. Swasta nasional akan diajak bekerja sama.”

 

 

*sumber; Media Indonesia